SISTEM INFORMASI NASIONAL

Membangun sebuah Sistem Informasi Nasional sebenarnya sudah mulai ada pada era 1997-an ketika telematika masih menjadi wilayah proyek Departemen Dalam Negeri. Cikal bakal Sistem Informasi back office pemerintahan beberapa diantaranya sudah dirintis, seperti Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Perlengkapan/inventaris dan Sistem Informasi monografi.

Kegagalan implementasi Sistem Informasi E-Government pada awal pengembangannya menyebabkan banyak daerah yang menilai proyek telematika hanya sekedar mengikuti tren atau proyek gagah-gagahan saja tanpa menghasilkan sesuatu yang memberi arti bagi pemerintahan. Instruksi sentralistis pusat kepada daerah untuk membentuk institusi daerah dengan nama Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) disikapi loyal oleh daerah tanpa memperhatikan siapa-siapa yang layak dipercaya mengembangkan teknologi informasi dalam jajaran pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan KPDE sering dianggap sebagai institusi kering, bahkan lembaga pemerintahan “tempat sampah”. Dengan kondisi tersebut tidak heran bila setelah lebih dari sewindu, apa pun nama lembaga pengelolaan data elektronik atau pengelola E-Government kurang mampu memberi banyak arti dalam pemerintahan.

Kini era itu sudah berubah. Pusat tidak lagi punya kuasa besar di daerah. Otonomi memberi kesempatan daerah untuk mengembangkan E-Government-nya tanpa harus “mungguk-mungguk” (baca : membungkuk-bungkukkan badan bak rakyat jelata melihat rajanya) kepada pusat. Sebaliknya, banyak daerah mampu membuktikan bahwa tanpa campur tangan pusat mereka mampu lebih maju, layak untuk membusungkan badan dan memimpin dalam pengembangan E-Government nasional. Membuktikan bahwa daerah mampu lebih maju dibanding Pemerintah pusat. Dan sudah saatnya pusat tidak lagi menganggap pengelola telematika/E-Government daerah sebagai bawahan, namun lebih pantas disejajarkan sebagai partner.

Nah ini penjelasan dan pengertiaaan.
1. Pengertian Sistem Informasi Nasional
Sistem Informasi Nasional merupakan suatu sistem yang dapat melakukan atau menyimpan data-data masyarakat suatu bangsa dan negara yang terdiri dari nama dan alamat, atau bisa juga ditambahkan berupa tindakan-tindakan kriminal dan prestasi-prestasi yang pernah diraih.
2. Penilaian Tentang Sistem Informasi Nasional Saat Ini
Menurut saya sistem informasi nasional saat ini sangatlah kurang baik pada saat ini karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan inginkan. Saya menginginkan sistem informasi nasional menggunakan teknologi komputer, jadi menggunakan metode data transfer.
3. Harapan Tentang Sistem Informasi Nasional Dalam 3 Tahun Kedepan
Saya menginginkan agar Indonesia mengikuti apa yang saya katakan di atas. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan :
Tahap 1 : Diperlukan waktu kurang lebih 2 tahun. Hal ini digunakan untuk mengadakan peralatan komputer di setiap lembaga. Kalo masalah jaringan saya hanya menyarankan menggunakan jaringan yang sudah ada, seperti Speedy, FastNet, dll… Proses itu dilakukan juga untuk menghubungkan seluruh kelurahan dengan walikota dan walikota dengan gubernur.
Tahap 2 : Tahap 2 pastinya tinggal 1 tahun. Waktu ini digunakan untuk menghubungkan seluruh jaringan daerah (gubernur) ke suatu pusat lembaga yang akan mengelola data tersebut.
4. Upaya Yang Diperlukan
Untuk mencapai Sistem Informasi Nasional seperti yang saya harapkan diperlukan beberapa upaya, diantaranya :
1. Dana / Biaya
2. SDM (Sumber Daya Manusia)
3. Lembaga (Akan saya jelaskan di nomor 5)
5. Lembaga Pengelolaan Sistem Informasi Nasional
Penjelasan saya tentang apa yang harus dilakukan kepada SI Nas selalu berhubungan dengan teknolgi dan teknologi informasi. Jadi saya menginginkan kalau lembaga yang mengurus SI Nasional adalah lembaga yang sangat tidak asing lagi dengan teknologi IT, yaitu dengan dibentuknya BUMN IT yang akan mengurus atau mengelola semua kebutuhan pengolahan data negara